Ndarjo, 17 Agustus 2008
Usai upacara memperingati HUT ke-63 kemerdekaan RI di atas tanggul lumpur Lapindo Brantas Inc, sekelompok warga korban lumpur yang mengatasnamakan Gerakan Pendukung Perpres (Gepres) 14/2007 menggelar demo, Minggu (17/8).
Saat upacara di utara makam ulama Porong Sidoarjo, Drs KH Anas Ayyubi, para korban lumpur Lapindo itu tampak tertib.
Selang satu menit upacara berakhir, mereka teriak-teriak dengan membentangkan spanduk di atas alat berat yang berjajar di area lokasi upacara.
Mereka menuntut kepada Lapindo Brantas Inc. untuk segera melunasi sisa ganti rugi yang 80 persen yang sudah masuk jatuh tempo.
"Kami minta Lapindo segera melunasi uang 80 persen yang dijanjikan akan dibayar menjelang masa kontrak dua tahun habis. Tapi sampai sekarang belum juga dilunasi", tangis histeris Rosyidah, sambil berjongkok.
Bahkan, Rosidah mengaku akan diusir oleh pemilik rumah yang dikontrak dua tahun lalu, karena masa kontraknya sudah habis sebulan bulan lalu. "Tolong, bantu kami pak BPLS", katanya sambil bersimpuh di kaki karyawan BPLS.
Sementara warga korban lumpur lainnya melarang BPLS melakukan penanggulan untuk penanganan luapan lumpur, sebelum pelunasan ganti rugi aset mereka yang terendam lumpur dibayar lunas oleh Lapindo. "Kami harap BPLS tidak melakukan penanggulan, sebelum hak warga yang 80 persen dilunasi Lapindo", teriak Iksan, warga asal Siring.
Setelah pihak BPLS bersedia membicarakan masalah ini dengan warga, akhirnya warga membubarkan diri.
Namun, warga tampak belum puas dan berharap dengan pertemuan di hari HUT kemerdekaan ini masalah 80 persen segera tuntas. "Jika tak ada hasil, warga Gepres akan menutup semua aktivitas penanggulan. Kami memperingati hari Kemerdekaan, tapi sejatinya kita belum merdeka", katanya menambahkan. [EL, Ant]